5.300 Warga Kepri Bekerja di Kamboja sebagai Operator Judi Online

Tanjungpinang, 27 Oktober 2023 – Data terbaru dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait keberadaan warga Kepri di Kamboja. Sebanyak 5.300 warga Kepri dilaporkan bekerja di Kamboja, sebagian besar sebagai operator judi online. Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat potensi eksploitasi dan risiko yang dihadapi para pekerja tersebut.

Tingginya Angka Pekerja Migran di Sektor Judi Online

Kepala BP2MI Kepri, Bapak Budi Santoso, mengatakan bahwa angka 5.300 tersebut merupakan data sementara dan kemungkinan masih akan bertambah. “Data ini masih terus kami update, karena pergerakan pekerja migran Indonesia, khususnya ke Kamboja, cukup dinamis,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BP2MI Kepri, Tanjungpinang, hari ini. Ia menambahkan, kesulitan dalam mendapatkan data akurat disebabkan oleh sifat pekerjaan yang ilegal dan minimnya akses informasi langsung dari para pekerja tersebut.

Sebagian besar pekerja berasal dari berbagai kabupaten/kota di Kepri, dengan dominasi dari daerah Tanjungpinang, Batam, dan Bintan. Mereka direkrut melalui berbagai cara, mulai dari penawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi melalui media sosial hingga perekrutan langsung oleh sindikat perdagangan manusia. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming pekerjaan yang tidak jelas.

Modus Operandi Perekrutan dan Kondisi Kerja

Para pekerja seringkali dijanjikan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang ideal. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa hari libur, dan mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada kondisi tempat tinggal yang buruk dan terbatasnya akses komunikasi dengan keluarga di Indonesia.

Modus perekrutan yang sering digunakan adalah melalui agen penyalur yang tidak resmi. Agen-agen ini seringkali menyembunyikan informasi sebenarnya tentang jenis pekerjaan dan kondisi kerja yang akan dihadapi oleh para pekerja. Mereka hanya menawarkan iming-iming gaji yang menarik untuk menarik banyak calon pekerja.

Setelah tiba di Kamboja, para pekerja seringkali dipasung oleh paspor dan dokumen identitas lainnya. Hal ini membuat mereka sulit untuk melarikan diri dan melaporkan kondisi kerja yang buruk kepada pihak berwenang. Kondisi ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang sulit untuk dilepaskan.

Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, terus berupaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk di Kamboja. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

Peningkatan pengawasan terhadap agen penyalur pekerja migran Indonesia.
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur yang resmi.
Kerjasama dengan pemerintah Kamboja untuk melindungi dan memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi.
Penyediaan layanan bantuan hukum dan konsultasi bagi para pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah.

Namun, upaya tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mendapatkan akses informasi yang akurat tentang para pekerja migran Indonesia di Kamboja dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.

Imbauan kepada Masyarakat

Bapak Budi Santoso mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan di luar negeri. “Jangan mudah tergiur oleh iming-iming gaji yang tinggi tanpa mengetahui risiko yang ada,” ujarnya. Ia menyarankan untuk hanya menggunakan jalur penyaluran pekerja migran Indonesia yang resmi dan terdaftar di BP2MI.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melaporkan kepada BP2MI jika mengetahui adanya agen penyalur pekerja migran Indonesia yang tidak resmi atau melakukan praktik perdagangan manusia. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberantas praktik eksploitasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kesimpulan

Jumlah 5.300 warga Kepri yang bekerja sebagai operator judi online di Kamboja menunjukkan besarnya tantangan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Upaya peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, dan kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi warga negaranya di manapun mereka berada. Namun, kesadaran dan kehati-hatian masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus eksploitasi tenaga kerja seperti ini di masa yang akan datang.

Diharapkan adanya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam hal penanganan kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di Kamboja.