Kamboja Rancang UU, Sangkal Kejahatan Khmer Merah Bisa Dipenjara

Phnom Penh, 27 Oktober 2023 – Pemerintah Kamboja tengah merancang undang-undang baru yang akan mengkriminalisasi penyangkalan atau penyimpangan fakta terkait kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah. Rancangan undang-undang ini menuai beragam reaksi, dengan sebagian pihak memujinya sebagai langkah penting untuk melindungi ingatan para korban, sementara yang lain khawatir akan potensi penyalahgunaan dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Sasaran UU Baru: Penyangkalan Genosida Khmer Merah

Undang-undang yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman Kamboja ini bertujuan untuk menghukum individu yang secara sengaja menyangkal, meremehkan, atau membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah antara tahun 1975 dan 1979. Periode ini menandai salah satu babak paling gelap dalam sejarah Kamboja, di mana diperkirakan 2 juta orang meninggal akibat pembunuhan massal, kelaparan, dan kerja paksa. Pemerintah berpendapat bahwa undang-undang ini penting untuk mencegah distorsi sejarah dan memastikan bahwa generasi mendatang memahami kekejaman yang terjadi.

Dalam draf undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci berbagai tindakan yang akan dianggap sebagai pelanggaran, termasuk penyebaran informasi palsu tentang jumlah korban, penyangkalan tentang penggunaan kerja paksa dan pembunuhan massal, serta upaya untuk merehabilitasi citra para pemimpin Khmer Merah. Sanksi yang dijatuhkan akan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

Kekhawatiran Soal Kebebasan Berekspresi

Namun, rencana pemerintah ini telah menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Mereka mencatat bahwa definisi “penyangkalan” dan “penyimpangan fakta” bisa sangat luas dan ambigu, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menargetkan siapa pun yang mengekspresikan pandangan yang berbeda tentang Khmer Merah, terlepas dari niat mereka.

Kekhawatiran juga muncul mengenai potensi kriminalisasi penelitian akademis dan diskusi kritis tentang sejarah Khmer Merah. Para ahli sejarah dan akademisi khawatir bahwa ketakutan akan hukuman akan menghalangi penelitian yang obyektif dan mendalam tentang periode tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat pemahaman yang komprehensif tentang genosida Khmer Merah.

Pendapat Pemerintah Kamboja

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, yang dihubungi pada tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi martabat korban dan mencegah upaya untuk merevisi sejarah. Ia menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak akan menargetkan penelitian akademis yang sah atau kritik yang konstruktif. “Tujuan kami bukanlah untuk membungkam kebebasan berbicara, tetapi untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan propaganda yang dapat menyakiti perasaan para korban dan keluarga mereka,” ujar Phay Siphan.

Lebih lanjut, pemerintah menekankan bahwa undang-undang ini akan diimplementasikan secara hati-hati dan proporsional, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Mereka berjanji untuk memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran, untuk mencegah penafsiran yang keliru dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Pengadilan Ekstraordinaris Kamboja (ECCC)

Undang-undang yang baru ini muncul di tengah upaya berkelanjutan Pengadilan Ekstraordinaris Kamboja (ECCC), sebuah pengadilan hibrida yang didirikan untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Meskipun ECCC telah mencapai beberapa keberhasilan dalam menuntut para pelaku utama, banyak yang menilai bahwa masih banyak pelaku yang belum diadili. Undang-undang baru ini dapat dianggap sebagai upaya pelengkap untuk memastikan pertanggungjawaban dan untuk melindungi ingatan para korban.

Namun, beberapa pengamat mempertanyakan apakah undang-undang ini diperlukan mengingat peran yang sudah dimainkan oleh ECCC. Mereka berpendapat bahwa fokus harus tetap pada penyelesaian kasus-kasus yang belum selesai di ECCC, daripada menciptakan mekanisme baru yang berpotensi menindas.

Dampak Potensial terhadap Masyarakat Sipil

Implementasi undang-undang baru ini berpotensi berdampak besar pada masyarakat sipil Kamboja. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok hak asasi manusia khawatir bahwa undang-undang ini akan menciptakan iklim ketakutan yang akan membatasi kegiatan mereka, terutama yang berkaitan dengan penelitian dan advokasi terkait Khmer Merah. Mereka khawatir bahwa bahkan kegiatan yang dilakukan dengan itikad baik dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran dan berujung pada hukuman.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kamboja untuk memastikan bahwa undang-undang ini dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara yang transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan standar internasional tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Perlu juga mekanisme yang kuat untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah atau untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu.

Kesimpulan

Rancangan undang-undang baru di Kamboja yang mengkriminalisasi penyangkalan genosida Khmer Merah merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun tujuan untuk melindungi ingatan para korban dan mencegah distorsi sejarah patut diapresiasi, penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi manusia. Pemerintah Kamboja harus berhati-hati dalam merumuskan dan mengimplementasikan undang-undang ini untuk memastikan keseimbangan antara keadilan, pertanggungjawaban, dan kebebasan sipil.

Diskusi publik yang luas dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara yang adil dan efektif, tanpa membahayakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Ke depannya, pemantauan yang cermat terhadap implementasi undang-undang ini akan menjadi kunci untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat Kamboja dan memastikan bahwa ia digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, tanpa membungkam suara-suara penting dan membatasi diskusi yang konstruktif tentang salah satu bab paling gelap dalam sejarah bangsa tersebut.